JudulDetailLink
UU Nomor 7 Tahun 2017UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No.16 Tahun 2017UU No.16 Tahun 2017

UU No 1 Tahun 2015Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU No 2 Tahun 2015Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

UU No 5 Tahun 2015Aparatur Sipil Negara

UU No 8 Tahun 2015Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 9 Tahun 2015Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 17 Tahun 2014Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU No 22 Tahun 2014Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

UU No 23 Tahun 2014Pemerintahan Daerah

No 9 Tahun 2013PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

No 8 Tahun 2013PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No 7 Tahun 2013PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

No 17 Tahun 2013ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No 7 Tahun 2012PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

No 8 Tahun 2012PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Lampiran UU No 8 Tahun 2012PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No 2 Tahun 2011PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

15 Tahun 2011PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

27 Tahun 2009MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Status UU 27 Tahun 2009MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2 Tahun 2008PARTAI POLITIK

42 Tahun 2008Detail Arsip
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


Status UU 42 Tahun 2008PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

JudulDetailLink
PP No.1 Tahun 2018Bantuan Keuangan Parpol

PP No.58 Tahun 2016Tentang Pelaksanaan UU No. 16 Th. 2017

PP 2 Tahun 2015Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

No 32 Tahun 2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

No 31 Tahun 2013PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

No 30 Tahun 2013PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

No 29 Tahun 2013PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN /KEMERDEKAAN

No 18 Tahun 2013TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU

No 83 Tahun 2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 5 TAHUN 2009

5 Tahun 2009BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

No 20 Tahun 2007PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

No 20 Tahun 2007 PenjelasanPARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

18 Tahun 1986PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

JudulDetailLink
Permendagri No.1 Tahun 2018Permendagri No.1 Tahun 2018 Tentang Cuti Kepala Daerah

Permendagri No.36 Tahun 2018Permendagri No.36 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Parpol

Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di DaerahPermendagri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan PenelitianPEnerbitan Surat Keterangan Penelitian

Permendagri No. 6 Tahun 2017Permendagri No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri No 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Lampiran Permendagri No 6 Tahun 2017Lampiran Permendagri No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri No 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Permendagri 31 Tahun 2016Permendagri 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017

Lampiran Permendagri 31 Tahun 2016Lampiran Permendagri 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017

Permendagri 39 Tahun 2016Permendagri 39 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia

Permendagri 43 Tahun 2015Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri

Permendagri 42 Tahun 2015Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Permendagri 44 Tahun 2015Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

No. 7 Tahun 2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

28 Tahun 2014Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah

Permendagri 77 Tahun 2014Permendagri 77 Tahun 2014

Permen No 20 Tahun 2013PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Lampiran Permen No 20 Tahun 2013PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGER

Permen No 21 Tahun 2013FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Permen No 26 Tahun 2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK


Lampiran Permen No 26 Tahun 2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

Permen No 1 Tahun 2012PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Permen No 1 Tahun 2012 Lampiran 1LAMPIRAN 1

Permen No 1 Tahun 2012 Lampiran 2LAMPIRAN 2

Permen No 33 Tahun 2012PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Lampiran Permen No 33 Tahun 2012PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Permen No 71 Tahun 2012PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Permen No 16 Tahun 2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Permen No 39 Tahun 2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Permen No 29 Tahun 2011PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA
REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA


Permen No 38 Tahun 2011PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH

Permen No 57 Tahun 2011PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA


Surat Edaran Permen No 57 Tahun 2011PETUNJUK TEKNIS ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA


Permen No 61 Tahun 2011PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

Permen No 64 Tahun 2011PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

Permen No 36 Tahun 2010PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK

Permen No 49 Tahun 2010PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH


Permen No 50 Tahun 2010PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH

Permen No 44 Tahun 2009PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Permen No 24 Tahun 2009PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Permen No 38 Tahun 2008PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING

Permen No 7A Tahun 2007TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Permen No 39 Tahun 2007PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANGKEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

Permen No 40 Tahun 2007PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA NEGARA DAN BAHASA DAERAH

Permen No 11 Tahun 2006KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Permen No 12 Tahun 2006KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH

Permen No 34 Tahun 2006PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH

PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN 2019PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


JudulTahunDetailLink
PBM No 42 dan 40 Tahun 20092009PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

PBM No 43 dan 41 Tahun 20092009PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

PBM No 9 dan 8 Tahun 20062006PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

JudulDetailLink
Surat Edaran Bantuan Partai Politik Tahun 2014Pedoman Penetapan Perhitungan Waktu Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2014

SE Tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013

SE Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2013SE Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2013

SE Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Tahun 2013SE Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Tahun 2013

SE Tindak Lanjut Permendagri 21 Tahun 2013SE Tindak Lanjut Permendagri 21 Tahun 2013

SE Tentang Peningkatan Bakesbangpol Tahun 2010

Surat Edaran N0. 060 /3711/SJ Tahun 2019Penguatan Kelembagaan Penguatan Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Surat Edaran N0. 060 /3710/SJ Tahun 2019Penguatan Kelembagaan Penguatan Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

JudulDetailLink
Buku Panduan GNRM Tahun 2018Buku Panduan GNRM Ada Pencanganan

Modul UMKM Digital MasterMODUL UMKM DIGITAL MASTER

JudulDetailLink
Perpu No.2 Tahun 2017Perpu No.2 Tahun 2017

Instruksi Mendagri 061/2011/SJ Tahun 2016Tindak Lanjut PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Darah

Radiogram 910/1769/SJRadiogram Nomor 910/1769/SJ

Inpres 12 Tahun 2016Inpres 12 Tahun 2016 Tentang GNRM

Peraturan BPK No 2 Tahun 2015Peraturan BPK No 2 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Radiogram 254/5996/SJRadiogram Nomor 254/5996/SJ

Surat Pemasangan Spanduk Anti NarkobaSurat Tentang Pemasangan Spanduk Anti Narkoba

Nota Kesepahaman Kemendagri dan BNNNota Kesepahaman Kemendagri dan BNN

JudulDetailLink
Kepmendagri Dekonsentrasi 2016Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Di Provinsi Tahun Anggaran 2016

Lampiran Kepmendagri DekonsentrasiLampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan KegiatanDekonsentrasi Dalam RangkaPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Di Provinsi Tahun Anggaran 2016

Kepmen No 199 Tahun 2008PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT

Permendagri No.12 Tahun 2019FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

KEPMENDAGRI NOMOR 100 – 440 TAHUN 2019 EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPMENDAGRI NOMOR 100 – 441 TAHUN 2019NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JudulDetailLink
Perpres Nomor 85 Tahun 2018Perpres Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Capres dan Wapres dalam Penyelenggaraan Pemilu

Perpres Nomor 67 Tahun 2018Perpres Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat DKPP

Comments are closed.

Close Search Window