Berita|

Praktik korupsi yang terus marak dilakukan kepala daerah, seharusnya bisa ditasi dengan penerapan aturan hukum dan undangundang yang tegas. Jadi, bukan dengan mengusulkan perubahan pemilihan langsung kembali ke sistem pemilihan melalui DPRD.

Penilaian tersebut dikemukakan pakar hukum tata negara, Refli Harun, dalam diskusi di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (25/10). Menurutnya,jika pemilihan secara langsung diganti dengan tak langsung di DPRD, dikhawatirkan akan lebih rentan terjadinya politik uang.

“Bahkan, ongkos politiknya bisa lebih besar, karena anggota parlemen meamtok permintaan uang yang tinggi dan semuanya harus dipenuhi jika calon kepala daerah ingin dipilih. Gak ada jaminan kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak ada money politicnya bahkan lebih kentara karena menentukan hasil pemilu,” kata Refli.

Oleh karena itu kata Refli, untuk meminimalisir praktik koruptif di lingkungan birokrat terutama di lingkungan kepala daerah, ia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah sebaiknya cukup di tingkat gubernur saja sehingga para bupati dan walikota cukup ditunjuk oleh gubenur seperti di DKI Jakarta. Apalagi, sejumlah kebijakan telah membuat sistem otonomi daerah kembali ke tingkat provinsi seperti dalam hal perizinan.

“Jadi pemilihan gubenur dan DPRD provinsi langsung oleh rakyat, sedangkan walikota serta bupati ditunjuk oleh gubernur terpilih. Ini akan jauh lebih menghemat anggaran karena ada lebih dari 500 daerah tingkat dua di Indonesia,” katanya.

Pendapat lain dikemukakan Wakil Anggota MPR, Mahyudin. Katanya, salah satu faktor maraknya perilaku koruptif di Indonesia disebabkan oleh pemilihan langsung yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila sehingga menyebabkan pelaksanaan pemilu berlangsung sangat mahal dan penyebab tindakan koruptif.

Menurut Mahyudin, saat ini demokrasi langsung sebenarnya tidak memungkinkan untuk sebuah negara yang penduduknya sangat besar seperti Indonesia namun banyak masyarakatnya masih banyak yang miskin. Oleh karena itu, Mahyudin lebih memilih agar demokrasi Indonesia kembali kepada demokrasi perwakilan.

Ia menganggap, model demokrasi perwakilan secara empiris lebih kondusif, efisien, dan mampu meminimalisasi kegaduhan politik. Selain itu, demokrasi perwakilan memiliki landasan teori yang kuat. Demikian pula, demokrasi perwakilan sesuai dengan falsafah dan ideologi serta hakikat demokrasi Pancasila.

Mahyudin mengakui, sistem demokrasi langsung lewat Pemilu dirasa tak optimal bila dalam masyarakat kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan sangat memungkinkan terjadinya politik uang (money politic). Yang dari praktik tersebut akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tak mempunyai kapasitas. Pemimpin yang terpilih lewat Pilkada adalah orang-orang yang cenderung punya modal.

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window