Berita|

Saat ini perempuan-perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik. Oleh karena itu, grand design keterwakilan perempuan harus dipersiapkan sedini mungkin agar keterlibatan politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif (caleg) di pusat maupun daerah.

Demikian dikatakan Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Bahtiar, M.Si saat membuka kegiatan Pendidikan Politik Perempuan di Hotel Swiss Bell Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (26/3/2018).

“Salah satu cara untuk mendorong gerakan perempuan di sektor politik maupun sektor lainnya yaitu membuat wadah gerakan bersama, sebagai wadah berhimpun suatu gerakan kaum perempuan yang aktif dalam kancah politik,” kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, jika pergerakan perempuan hanya digantungkan pada pemerintah saja atau pada aturan-aturan yang afirmative saja, maka perjuangan perempuan tersebut masih sangat-sangat jauh dan sangat panjang. Kaum perempuan harus dinamis dan harus menjadi gerakan perempuan yang mampu merubah dan berperan dalam percepatan pembangunan, bahkan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Mulai saat ini, sekarang harus duduk bersama, turunkan ego, fokus pada tujuan yang sama untuk meningkatkan pembangunan,” kata Bahtiar.

Bahtiar turut menyampaikan harapannya kepada Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai organisasi pergerakan politik perempuan, khususnya KPPI Sulteng agar terus mendorong terbentuknya KPPI Kabupaten/Kota  di wilayahnya. Sebagai wadah, keberadaan KPPI di daerah sangatlah penting, selain sebagai upaya untuk mewujudkan amanah reformasi yang belum bisa tercapai, juga untuk memperjuangkan isu-isu dan kepentingan perempuan dalam kancah politik dan pemerintahan.

Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Ditjen Polpum Kemendagri Cahyo Ariawan, S.H., M.M mengatakan, kegiatan pendidikan politik bagi perempuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.

“Selain guna meningkatkan partisipasi politik perempuan, tetapi juga untuk meningkatkan program bidang politik dalam negeri, menanamkan kesadaran dan pemahaman dalam bidang politik serta dapat dijadikan forum berdiskusi dan membahas secara bersama-sama berbagai hal terkait dengan politik dalam negeri,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng Dr. Fahrudin, M.Si mengapresiasi kegiatan pendidikan politik perempuan yang dilaksanakan Ditjen Polpum Kemendagri di Palu, Sulteng tersebut.

“Kegiatan pendidikan politik perempuan ini tentu dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak politiknya,” ujarnya.

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window