Berita|

PARTAI politik (parpol) yang mendapatkan bantuan keuangan dari anggaran negara harus memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Bila tidak, maka parpol tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo pada acara Forum Dialog Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi se-Indonesia dan Jajaran Kesbangpol se-Provinsi Papua serta Partai Politik Peserta Pemilu di Jayapura, Papua, Rabu (14/3/2018).

Soedarmo yang juga menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua mengatakan, aturan terkait pengenaan sanksi atas parpol yang lalai memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan dana bantuan keuangan parpol dari APBN atau APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Salah satu poin penting yang diatur terkait pengenaan sanksi itu menyangkut penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan keuangan oleh parpol kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pemda).

“Partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK, selanjutnya pemeriksaan atas LPJ dilakukan pada tahun anggaran berikutnya,” kata Soedarmo.

Pemerintah dan Pemda, jelas Soedarmo, wajib menganggarkan sebagian APBN/APBD untuk parpol terhitung mulai tahun anggaran 2018. Dalam aturan yang baru sekarang, pemerintah menaikkan jumlah dana bantuan keuangan parpol. Kenaikan dan bantuan keuangan parpol diperlukan sebagai insentif negara dalam mendukung penguatan sistem kaderisasi dan penguatan kelembagaan parpol di Tanah Air. Saat ini dana bantuan untuk parpol masih terlalu kecil.

Dana bantuan keuangan parpol, lanjutnya, akan diaudit secara ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Penggunaan dana bantuan keuangan parol itu diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat dan operasional sekretariat parpol, seperti administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

“Kenaikan bantuan keuangan parpol dilakukan untuk optimalisasi fungsi parpol, seperti rekrutmen dan sosialisasi politik bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia,” kata Soedarmo.

Kenaikan bantuan keuangan parpol, kata Soedarmo, dapat dilakukan secara selektif sesuai kriteria, yakni kondisi kemampuan keuangan daerah, nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, indeks kemahalan serta tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.

“Ke depan, untuk membangun parpol yang modern sebagai pilar demokrasi di Indonesia, perlu untuk didorong sumber keuangan parpol bukan lagi dari iuran anggota atau sumbangan yang sah, tetapi sepenuhnya bersumber dari keuangan negara,” ujarnya.

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window