Berita|

Perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik saat ini. Namun, beragam tantangan juga harus mampu dihadapi kaum perempuan saat berkiprah di pentas politik.

“Tantangan bagi perempuan dibidang politik ke depan tidaklah ringan. Akan tetapi dengan keyakinan, kerja keras dan terus-menerus senantiasa mengasah kemampuan, saya yakin kita semua akan mampu mengemban tugas ini,” kata Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DR. Drs. Bahtiar, M.Si dalam forum pendidikan politik bagi perempuan yang diselenggarakan di Hotel Aston Bali, Kamis (23/2/2018) lalu.

Salah satu wujud gerakan perempuan Indonesia dalam kancah politik, jelas Bahtiar, yaitu dengan lahirnya Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). KPPI merupakan sebuah organisasi perempuan penggiat politik yang berasal dari seluruh (lintas) partai politik (parpol) dan peserta Pemilu.

Oleh karena itu, kata Bahtiar, KPPI patut didukung demi terwujudnya Indonesia yang demokratis dan berkeadilan, dengan memperkuat posisi dan peran politik perempuan melalui perjuangan pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang politik dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan (justice and equality), solidaritas dan persaudaraan (solidarity and sisterhood), toleransi, transparansi, dan musyawarah.

Bahtiar juga mendorong kepada tokoh-tokoh pergerakan perempuan untuk dapat mendaftarkan dan mencalonkan diri baik DPD maupun DPRD, tidak hanya sebagai kepala daerah. Hal tersebut harus diwujudkan guna mendorong isu-isu politik perempuan melalui suara perempuan.

“Agar isu terkait perempuan dapat menjadi isu yang seksi untuk diangkat dan diperjuangkan dalam rangka mendorong pembangunan bangsa,” kata Bahtiar.

Di sisi lain, Bahtiar menilai forum pendidikan politik perempuan sangatlah strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat guna meningkatkan wawasan, kemampuan, kemandirian serta kedewasaan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam rangka mensukseskan agenda demokrasi di Indonesia.

Terpisah, Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik Ditjen Polpum Kemendagri, Cahyo Ariawan, SH, M.Hum mengatakan pendidikan politik bagi perempuan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan hak-hak politik dan kewajiban sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam nenggunakan hak-hak politiknya dan berpolitik secara santun dan cerdas sesuai dengan budaya di Indonesia guna menyongsong agenda demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019.

“Pemerintah menganggap penting forum-forum dialog politik seperti ini guna menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi perempuuan dalam menggunakan hak politiknya dan berpolitik secara santun, cerdas sesuai dengan budaya kearifan lokal,” ujarnya.

sumber : zonalima.com

Comments are closed.

Close Search Window