Berita|

Meski  Partai Keadilan dan Persattuan Indonesia (PKPI) telah memenangkan gugatan atas KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan tuntutan sebagai  peserta Pemilu 2019 jalan mulus untuk memperoleh dana partai dari pemerintah tampaknya belumlah jelas.
PKPI yang dipimpin oleh Jender. TNI Purn Hendropriyono ini masih harus memenangkan perkara gugatan melawan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.  Belum bias PKPI meminta dana partai lantaran PKPI berdasarkan UU 2 tahun 2011 masih belum selesai konflik internal dualism kepemimpinan di KPPI dan pencarian itu hanya bisa diselesaikan melalui mahkamah partai.
Gugatan PKPI itu terdaftar dalam Risalah perkara Nomor: 569/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST antara Dewan Pimpinan Nasional PKPI sebagai penggugat Melawan Mendagri c.q Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) selaku Tergugat V.
Bahwa dalam dalil penggugat menyatakan dengan adanya Surat Edaran yang diterbitkan Ditjen Polpum telah dipergunakan oleh Tergugat I yaitu PKPI yang dipimpin Hendropriyono (sebagai pengurus tidak sah) versi penggugat untuk mengambil dana keuangan partai politik sehingga oleh penggugat dalam dalil menyatakan Dirjen polpum telah melakukan perbuatan melawan hukum .
Namun demikian, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dipersidangan majelis hakim telah memberikan 2 (dua) kali masa sidang untuk melakukan mediasi. Hanya saja yang bersangkutan yaitu pihak penggugat tetap dalam dalil gugatannya sehingga bermaksud untuk tetap melanjuntukan persidangan.
Dalam hal proses mediasi gagal maka Dirjen polpum selaku tergugat V secara bersama-sama dengan 4 tergugat lainnya telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara yang didalilkan penggugat.
Adapun dalam eksepsi tergugat V menyampaikan beberapa hal yang sangat krusial yaitu tidak adanya kewenangan PN untuk mengadili mengingat SE yang didalilkan penggugat merupakan kebijakan pejabatan TUN maka sudah selayaknya gugatan ini diperiksa dan diadili oleh PTUN. (UU 5 th 1986 jo UU 9 tahun 2004).
Hal lain yang sangat mendasar adalah bahwa dalam surat penjelasan Dirjen yang disampaikan kepada beberapa daerah atas permintaan daerah mendasari Surat Keputusan Kementrian hukum dan HAM terkait kepengurusan yang sah PKPI dalam hal mencairan bantuan Keuangan parpol.
Hal lain bahwa dualisme kepengurusan PKPI ini berdasarkan UU 2 tahun 2011 adalah merupakan konflik internal maka sudah selayaknya diselesaikan melalui mahkamah partai
Kemudian dalam eksepsi yang disampaikan oleh para tergugat dalam persidangan direspon penggugat dengan penyampaian replik penggugat kepada para tergugat (terlampir).
Dalam replik yang disampaikan, penggugat tetap pada dalilnya dan menolak seluruh eksepsi para tergugat (terlampir). Terkait dengan replik penggugat maka para tergugat diberikan kewenangan untuk melakukan duplik selama 2 minggu oleh majelis hakim
Dalam duplik tergugat V menyampaikan bahwa gugatan penggugat kabur dan eror in subjecto
Setelah penyampaian dublik dan bukti awal oleh seluruh penggugat, maka dijadwalkan hari ini tanggal 18 April 2018 pembacaan putusan sela dengan keputusan hakim antara lain yaitu:
Bahwa kaitan dualisme kepengurusan partai menurut uu 2 tahun 2011 adalah merupakan konflik internal sehingga sudah selayaknya diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai terlebih dahulu.
Bahwa majelis hakim berpendapat gugatan penggugat adalah prematur tanpa disertai dengan hasil keputusan mahkamah partai.
Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatan penggugat tidak diterima
Bahwa putusan sela bersifat final di PN dan dapat dilakukan banding di PT.

sumber : kesbang.com

Comments are closed.

Close Search Window