Berita|

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, pemerintah menjamin agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo selaku, Senin (13/8/2018).
Berdasarkan rilis yang diterima TribunJatim.com, KPU sudah menyerap data dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Tjahjo menganggap sudah tak ada masalah lagi.
“Yang penting, masyarakat mau pro aktif dan jajaran pemda juga mau melayani,” katanya.
Ia melanjutkan, saat ini konsentrasi pemerintah adalah untuk menjamin hak pilih termasuk untuk Katagori pemula.
“Hanya bagaimana warga masyarakat, termasuk remaja yang hari H-nya masuk di usia punya hak pilih, juga harus pro aktif. Mengurus e-KTP miliknya, sehingga dipastikan namanya masuk di DPT di tiap TPS,” ujarnya.
Mengenai perekaman sendiri, kata Tjahjo, progresnya menggembirakan. Secara keseluruhan perekaman telah mencapai 97,6%.Di luar negeri pun perekaman aktif digalakan.
“Sisanya tolong masyarakat untuk pro aktif,” ucapnya.
Sementara terkait data ganda kependudukan, menurut Tjahjo, memang masih ada. Setidaknya, ada 2 juta data ganda yang terdata.Ia berharap, penduduk atau warga pro aktif pula.
“Yang datanya ganda dikembalikan kepada yang bersangkutan. Saya saja sempat double nama, setelah saya cek silahkan dihapus. Ada kemauan karena kedepan 2024 nanti harus fix betul berapa jumlah penduduknya,” tutur Tjahjo.

sumber : tribunnews.com

]]>

Comments are closed.

Close Search Window