Lain lain|

Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  • pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
  • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, terdiri atas:

  • Sekretariat Direktorat Jenderal;
  • Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan;
  • Direktorat Politik Dalam Negeri;
  • Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
  • Direktorat Organisasi Kemasyarakatan; dan
  • Direktorat Kewaspadaan Nasional.

Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 147 menyelenggarakan fungsi:

  • Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  • Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan;
  • Penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
  • Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  • Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
  • Pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan

Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang pembinaan ideologi pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan.

Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi:

  • Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;
  • Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;
  • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;
  • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang organisasi kemasyarakatan.

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  • Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Politik Dalam Negeri

Direktorat Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang politik dalam negeri.

Direktorat Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
  • Pelaksanaan pembinaan umum di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
  • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
  • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Direktorat Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

  • Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  • Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Kewaspadaan Nasional

Direktorat Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang kewaspadaan nasional.

Direktorat Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

  • Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  • Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Comments are closed.

Close Search Window