Berita|

Selama 20 tahun orde reformasi, partai politik (parpol) menjelma menjadi tempat bersemainya bibit-bibit korupsi. Cukup banyak kader parpol, baik yang duduk di lembaga legislatif maupun menjadi pejabat publik di pusat dan daerah, yang terjerumus pada tindakan koruptif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, dari 891 koruptor yang dijerat lembaga tersebut, sebanyak 545 atau 61,17 persen adalah aktor politik. Mereka terdiri 69 anggota DPR, 169 anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 pihak terkait aktor politik.

Berdasarkan kenyataan tersebut tak berlebihan apabila kita menyebut partai politik (parpol) adalah sumber korupsi. Terlepas hingga saat ini belum bisa dibuktikan aliran dana korupsi juga dinikmati parpol, setidaknya patut diduga kuat beberapa pengurus parpol mengetahui kasus korupsi tersebut.

Reformasi di bidang politik dan demokrasi, belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Justru sekarang marak terjadi politik transaksional. Kepercayaan yang diberikan rakyat, oleh parpol tidak digunakan untuk memperjuangkan substansi dari demokrasi, tetapi dimanipulasi untuk tujuan pragmatisnya, dengan imbalan uang dan jabatan. Tentu saja hal itu hanya dinikmati segelintir elite parpol.

Menghadapi kenyataan tersebut, tidak ada pilihan lain, harus ada pembenahan parpol secara revolutif. Sebab, kehadiran parpol adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan politik dan demokrasi.

Berjalannya suatu negara tak lepas dari sebuah sistem politik dan demokrasi, yang didalamnya melibatkan parpol sebagai pelaku utama. Di sini, parpol memainkan berbagai fungsi, seperti komunikasi politik, perekrutan politik, serta mengartikulasikan mandat atau kepentingan rakyat. Parpol juga memegang peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundangan.

Para politisi yang direkrut parpol dan duduk di parlemen dan di jabatan publik, mengemban mandat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundangan. Bersamaan dengan itu, parpol juga mengawasi jalannya pemerintahan serta pelaksanaan dari setiap kebijakan dan aturan perundangan, apakah mengarah pada upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat atau tidak.

Pada saat yang sama, parpol juga diberi mandat konstitusional untuk merekrut calon presiden dan calon wakil presiden. Melalui wakil-wakilnya di parlemen, parpol juga turut menyeleksi calon pejabat publik sebagai pimpinan lembaga-lembaga negara.
Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi di Indonesia. Sayangnya, dengan banyaknya politisi yang kini mendekam di penjara maupun yang baru berstatus tersangka dan terdakwa, publik dapat melihat dengan kasat mata, bahwa parpol menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya, dan menjadi sarang koruptor.

Salah satu persoalan di hulu adalah terkait sistem pendanaan partai politik. Sesuai aturan, sumber dana parpol ada tiga, yakni bantuan negara, iuran anggota, dan sumbangan pihak luar yang tidak mengikat. Pada kenyataannya, pendanaan dari tiga sumber itu tak mencukupi kebutuhan parpol.

Bantuan dari negara melalui APBN, misalnya, disadari nilainya sangat kecil. Saat ini pemerintah menaikkan besaran bantuan untuk parpol, dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah yang diperoleh parpol yang memiliki wakil di DPR. Dengan besaran itu, PDI-P sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2014 dengan 23 juta suara, memperoleh bantuan dana dari negara Rp 23 miliar per tahun. Sedangkan, Partai Hanura sebagai partai di DPR dengan suara paling sedikit, yakni 6,5 juta suara, hanya memperoleh dana Rp 6,5 miliar per tahun.

Besarnya ketimpangan antara kebutuhan biaya dan dana yang tersedia, memaksa elite parpol menghalalkan segala cara untuk meraup dana sebanyak-banyaknya. Salah satu cara yang lazim dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah dengan merampok APBN dan APBD. Praktik inilah yang menyeret ratusan politisi masuk ke balik jeruji besi.

Pembiayaan oleh Negara

Berangkat dari kenyataan inilah, salah satu upaya revolutif untuk menghentikan praktik korupsi politik adalah mendorong pembiayaan negara kepada parpol. Saat ini, nilai yang diberikan masih jauh dari ideal.

Muncul wacana agar negara menyisihkan dana dalam jumlah besar untuk parpol, misalnya hingga Rp 50 triliun per tahun. Sekilas jumlah itu terlihat fantastis. Namun, sejatinya cukup sebanding dengan uang negara, baik APBN maupun APBD yang menguap setiap tahun, yang diperkirakan mencapai 20%. Dengan jumlah itu, parpol bisa memperoleh sedikitnya Rp 250.000 per suara sah nasional, yang nilai akumulatifnya dihitung proporsional berdasarkan peroleh suara saat pemilu legislatif terakhir. Dengan besaran itu, nilai yang diperoleh parpol cukup signifikan untuk membiayai beragam kebutuhan, mulai gaji pegawai, biaya kantor dan staf ahli, biaya rapat dan munas, hingga biaya saat pemilu.

Dengan nilai yang besar, parpol dilarang mengutip mahar dari caleg maupun calon kepala daerah, atau melakukan transaksi politik dengan pihak manapun. Dengan cara ini, proses perekrutan dan pendidikan politik yang dilakukan parpol bisa berjalan baik, dengan mengedepankan aspek kapasitas dan integritas.

Di sisi lain, parpol juga dituntut menerapkan tata kelola yang baik (good governance). Parpol diwajibkan bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Sanksi berat menanti atas setiap pelanggaran yang dilakukan, terutama jika terbukti melakukan korupsi, mulai dari sanksi administratif hingga pembubaran atau pembekuan parpol.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window