Berita|

Direktur Politik Dalam Negeri, La Ode Ahmad dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi antara unsur pemerintah dengan unsur lembaga demokrasi di wilayah Kab Belitung dan sekitarnya khususnya dalam rangka mendorong terciptanya reformasi politik dan reformasi institusi demokrasi sebagai upaya membangun citra demokrasi Indonesia. Lembaga Demokrasi salah satunya partai politik mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Beliau juga mengulas beberapa hal penting perihal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 yang baru saja dirilis oleh BPS pada waktu lalu yang menunjukkan terdapat peningkatan tipis angka IDI dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,28 poin (tahun 2017 sebesar 72.11 meningkat di tahun 2018 sebesar 72.39). Hasil survei tersebut membawa Indonesia masuk dalam kategori Sedang. Adapun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 tercatat 73,43% turun dari nilai IDI 2017 sebesar 80.11 dan masuk dalam kategori menengah.

Selanjutnya La Ode Ahmad menyampaikan bahwa Partai politik mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan Demokrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 partai politik memiliki beberapa fungsi, Pertama pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kedua, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, Ketiga penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, Keempat partisipasi politik warga negara Indonesia, dan Kelima, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Terkait pemberian bantuan keuangan partai politik, Direktur Politik Dalam Negeri menyatakan bahwa “penggunaan bantuan keuangan partai politik prioritas digunakan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta dapat digunakan sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik”.

Direktur Politik Dalam Negeri diakhir sambutan menyampaikan, agar Kab. Belitung dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan lokal berdasarkan regulasi yg sudah ada. Selanjutnya pada kesempatan yang sama Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung H. Ahyad, AD, S.Ap menyampaikan Situasi dan kondisi Sosial pasca pemilu serentak tahun 2019, kehidupan masyarakat khususnya di Kab. Belitung relatif aman, tertib dan tentram.

Comments are closed.

Close Search Window