Berita|

Elite politik harus ikut mendidik masyarakat dengan memperlihatkan politik kenegerawanan. Bukan politik gontok-gontokan. Di samping itu, maraknya berita bohong dan ujaran kebencian jangan sampai dimanfaatkan elite untuk menggapai ambisi politik. Demikian dikatakan Ketua DPR, Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (10/5).

Menurut Bambang, dalam kondisi saat ini, sangat penting bagi para elite di Tanah Air untuk tak menambah gaduh situasi. Justru sekarang inilah momentum yang tepat bagi para elit menyuarakan politik kebangsaan. Politik yang bertumpu pada sikap kenegarawanan. “Saya hanya mengingatkan Pemilu 2019, akan berlangsung di tengah perkembangan masyarakat yang sangat dinamis akibat kemajuan teknologi informasi,” kata Bambang Soesatyo.

Menurut Bambang, masifnya informasi di media sosial kerapkali tak bisa dikontrak. Padahal informasi yang diproduksi dan disebarkan via media sosial memengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat. Maka ketika media sosial banyak memproduksi hoax, masyarakat ikut terpengaruh. Karena informasi yang dijejalkan adalah informasi sampah, bahkan ujaran kebencian.

“Nah, dalam konteks inilah para elite jangan mendidik masyarakat melalui berita hoax dan ujaran kebencian,” katanya. Bambang pun mengajak para elite dalam berpolitik untuk bersaing dengan sehat. Politik kebangsaan yang harus dikedepankan dalam sebuah kontestasi politik. Bukan politik gontok-gontokan.

Apalagi yang menghalalkan segala cara. “Mari kita kedepankan sikap kenegarawanan untuk bersaing secara sehat dan menunjukkan sikap siap menang, dan siap kalah,” kata Bambang. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa menghargai perbedaan pilihan politik, sangat penting di tahun politik ini.

Tidak boleh kemudian hanya karena berbeda pilihan politik, lantas ada intimidasi. “Enggak boleh memaksa, orang punya sikap, punya pilihan yang berbeda,” kata Tjahjo Tjahjo mengingatkan, Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Jadi Indonesia itu bangsa yang penuh warna.

Perbedaan menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu hargai perbedaan. Perbedaan adalah Rahmat. Bukan ancaman. “Hargai perbedaan ini, negata kita begitu besar karena kemajemukan karena perbedaan, agama, suku golongan, kelompok, pilihan politik,” katanya.

Semua Golongan

Karena itu, lanjut Tjahjo, siapa pun yang tengah memangku amanah menjadi pemimpin harus berdiri di atas semua golongan. Jangan kemudian menonjolkan identitas politik kelompoknya. Pemimpin itu milik semua bukan milik kelompok pendukungnya saja. Tjahjo melanjutkan, akan sangat berbahaya ketika seseorang atau sekelompok orang memaksakan kehendaknya pada orang atau kelompok lain. Orang boleh saja ingin ganti Presiden.

Tapi tunggu saja tanggal mainnya, saat masa kampanye nanti. Tidak seperti sekarang ini, belum juga masa kampanye dimulai, sudah ada yang memaksakan kehendak. Ini bahaya kalau seperti itu. “Kalau enggak ya bahaya, orang kumpul berbeda, ini belum kampanye. Ganti presiden ya nanti ada aturannya, ada kampanyenya di Pilpres.

Ini belum ada, namanya saja belum ada. Sekarang mulai saling memaksakan kehendak, kan enggak boleh,” ujarnya. Jangan sampai, karena masalah politik lantas terjadi gesekan di tengah masyarakat. Atau ada pemaksaan kehendak. Tentu ini akan menimbulkan reaksi. Sangat mungkin, jika tak terkendali bakal menganggu stabilitas baik pusat maupun di daerah.

Karena itu ia minta semua elemen bangsa menahan diri. “Sekarang saja orang yang belum punya capresnya siapa, lawannya Pak Jokowi siapa, cawapresnya siapa, ada yang orang memaksa kehendak kepada Pak jokowi, saya harus wapresnya. Semua ada mekanisme, ada koridornya,” katanya.

sumber : koran-jakarta.com

Comments are closed.

Close Search Window