Berita|

Mantan Komisioner KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay berpendapat bahwa perubahan metode verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 bisa berdampak pada penurunan kualitas Pemilu 2019. Apalagi, jika perubahan verifikasi ini tidak sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“Apa yang akan dilakukan itu beda sekali dengan verifikasi faktual yang memang sudah diatur selama ini. Saya jadi khawatir dengan kualitasnya, betul, kualitas bermasalah, nanti kita dapatkan peserta Pemilu yang enggak sesuai aturan yang ada,” ujar Hadar dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1).

Padahal, kata Hadar, KPU seharusnya tidak berpatok pada UU Pemilu khususnya terkait waktu melakukan verifikasi faktual. UU Pemilu, menurut dia, didesain untuk verifikasi faktual bagi parpol baru.

“Jadi, untuk 12 parpol lama yang akan diverifikasi bisa dibuat jadwal baru sesuai dengan putusan MK terkait verifikasi faktual. Tidak harus berpatok pada Pasal 178 ayat (2) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa penetapan parpol peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum pemungutan suara,” terang dia.

Sebagaimana dampak putusan MK yang mewajibkan semua parpol diverifikasi, KPU akan melakukan perubahan metode dan waktu verifikasi faktual. Perubahan tersebut membuat proses verifikasi lebih sederhana dan cepat sehingga jadwal penetapan parpol pada 17 Februari 2018 bisa terlaksana.

Hadar mengatakan verifikasi yang dilakukan dengan waktu singkat dapat menghasilkan peserta Pemilu yang tidak berkualitas. Menurutnya, jika kualitas dalam proses seleksi tidak diperhatikan, hasil yang diperoleh tidak akan baik.

“Jadi kualitas bermasalah, kita akan mendapatkan peserta Pemilu yang tidak sesuai nantinya,” pungkasnya.

sumber : beritasatu.com

Comments are closed.

Close Search Window