Berita|

Permasalahan kesenjangan ekonomi memiliki dimensi yang kompleks baik itu berkaitan erat dengan ketidakadilan maupun tidak meratanya pembangunan suatu wilayah. Oleh karenanya guna meningkatkan sinergitas dalam penanganan Kesenjangan Ekonomi, Kementeraian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan Forum Koordinasi Penanganan Kesenjangan Ekonomi di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 28 November 2019. Kegiatan ini diikuti oleh Aparatur Kesbangpol, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

Direktur Ekonomi, Sosial dan Budaya  Drs. Syarmadani M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa dewasa ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan kesejahteraan yang belum merata. Belum meratanya kesejahteraan tersebut akan menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik. Problem serius ini harus menjadi perhatian serius mengingat berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Ditjen Polpum per bulan Juni 2019, dari total 22 peristiwa konflik yang terjadi 18 diantaranya terkait dengan ekonomi, sosial dan budaya sedangkan 3 konflik lainnya disebabkan oleh sengketa Sumber Daya Alam. Oleh karenanya diperlukan suatu modal sosial sebagai nilai-nilai yang menciptakan harmoni dalam masyarakat meskipun terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi disamping pentingnya pembangunan berbasis inklusi, kerjasama antar daerah dalam membangun kawasan dan kepedulian masyarakat ekonomi lemah.

Berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dipaparkan oleh Narasumber yang hadir pada forum ini, seperti dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Ir. Martini MS yang memberikan gambaran berupa data dimana angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara masih diatas rata-rata Nasional yaitu sebesar 11% meskipun angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara telah melampauai pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 6,18%. Adapun Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat yang bertumpu pada komoditas barang mentah baik itu di sektor pertanian seperti kakao dan di sektor pertambangan khususnya biji besi. Diharapkan kedepan diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam mengolah bahan mentah seperti besi atau kakao menjadi barang jadi agar memiliki nilai tambah yang tinggi. Selain itu penanganan kesenjangan ekonomi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki skor IPM 69,86 yang diukur dari indikator-indikator seperti Angaka Harapan Hidup yaitu 70,72 Tahun, rata-rata lama sekolah 8,69 tahun dan Pengeluaran Perkapita sebesar Rp. 9.262.000.

Pada kesempatan selanjutnya Anggota DPD-RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Dr. Hj. Amirul Tamin mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara tidak boleh abai pada analisa intelijen terhadap kondisi sosial masyarakat, karena kesenjangan ekonomi yang terjadi sangat berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karenanya perlu adanya pencegahan dengan cara peningkatan kualitas SDM yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Peningkatan kualitas SDM ini tentunya difokuskan pada potensi-potensi yang ada baik itu di sektor pariwisata, Pertambangan (Nikel, Besi, Aspal), Perikanan dan Kelautan serta Pertanian dan Perkebunan disamping tentunya pemahaman tentang arti penting posisi strategis Sulawesi Tenggara yang berada di kaki Pulau Sulawesi.

Hal-hal penting disampaikan oleh para Narasumber tersebut tentunya harus sejalan dengan sinergitas yang dibangun antar Kementerian/Lembaga di tingkat pusat maupun Pemerintah Daerah. Sinergitas yang kuat tersebut sangat penting untuk Tata Kelola Kesenjangan Ekonomi yang lebih baik agar kesenjangan tersebut tidak berlanjut pada konflik sosial dan disintegrasi bangsa.

Comments are closed.

Close Search Window