Berita|

Dalam rangka upaya Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta identifikasi isu-isu strategis bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya. Kementeraian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-isu strategis bidang ekonomi, sosial dan budaya di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung, 31 Oktober 2019. Kegiatan ini diikuti oleh Badan Kesbangpol lingkup Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum  Didi Sudiana dalam sambutannya menyampaikan bahwa di era keterbukaan informasi, dewasa ini Aspek Gatra Sosial dan Budaya menghadapi tantangan serius khususnya terkait budaya sebagai identitas bangsa dan ikatan sosial yang mulai renggang akibat menguatnya politik identitas yang ada di masyarakat, hal ini ditambah dengan persoalan penyalahgunaan Narkotika yang mengancam masa depan generasi muda. Selain itu ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi di masyarakat juga semakin merenggangkan solidaritas sesama bangsa Indonesia.

Guna menghadapi tantangan tersebut diperlukan pemetaan yang lebih holistik terhadap isu-isu strategis yang menyangkut Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Ekonomi, Sosial dan Budaya Syarmadani yang dalam paparannya menyampaikan bahwa dari pemetaan isu-isu strategis tersebut Ditjen Polpum khususnya Direktorat Ekonomi, Sosial dan Budaya ingin belanja masalah yang dihadapi oleh stakeholder di daerah khususnya Kesbangpol di daerah dalam pelaksanaan penguatan bidang ekonomi, sosial dan budaya baik itu dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan program maupun ketersediaan anggaran.

Berbagai kendala di lapangan juga disampaikan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung antara lain terkait dengan penganggaran, kurang komitmen Kepala daerah untuk pencegahan dan penanggulangan Narkotika serta, menurunnya kecintaan generasi muda terhadap budaya bangsa, Konflik pendirian rumah ibadah, dan belum terbangunnya database terkait dengan konflik lahan yang sering terjadi di Lampung maupun Database Ormas yang ada di Provinsi Lampung.

Pada kesempatan selanjutnya Akademisi Universitas Lampung Darmawan menjelaskan bahwa berbagai persoalan sosial dan budaya di Lampung sebenarnya dapat dilaksanakan lewat nilai-nilai kearifan lokal khususnya falsafah Piil Pesenggiri yang mengajarkan keterbukaan, pembauran, gotong royong dan keteladanan. Justru persoalan utama saat ini yang sangat potensial untuk memicu pertikaian sosial adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi akibat kurang efektifnya kebijakan anggaran yang dibuktikan dengan defisit anggaran yang dialami Provinsi Lampung.

Hal serupa juga disampaikan oleh Tri Umi Setyawati selaku Kepala RRI Bandar Lampung bahwa informasi maupun isu-isu terkait persoalan Kemiskinan, Kesenjangan Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dominan dalam berbagai diskusi maupun program yang dilaksanakan oleh RRI Bandar Lampung. Oleh karenanya diharapkan agar momentum Komunikasi sosial ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sinergitas antara Kesbangpol di daerah maupun dengan RRI sendiri yang siap untuk memfasilitasi atau memberikan wadah komunikasi dan informasi terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ini melalui Programa 1, 2 dan 3 yang menjangkau segala segmen di masyarakat.

Comments are closed.

Close Search Window