Berita|

Dalam rangka upaya Penguatan Ketahanan Ekonomi, khususnya untuk meningkatkan sinergitas penanganan Kesenjangan Ekonomi, Kementeraian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan Forum Dialog Aktual Kesenjangan Ekonomi di Hotel Arcadia, Jakarta 5 November 2019. Kegiatan ini diikuti lintas Kementerian/Lembaga terkait yang menangani permasalahan kesenjangan ekonomi.

Direktur Ekonomi, Sosial dan Budaya  Syarmadani dalam sambutannya menyampaikan bahwa dewasa ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang menimbulkan ketimpangan ekonomi yang cukup besar,  meskipun terjadi penurunan gini ratio hingga tahun 2019 sebesar 3,82 tetapi jika tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Oleh karenanya penanganan kesenjangan ekonomi ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau Kementerian/Lembaga tertentu saja, melainkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta diperlukan identifikasi holistik terhadap isu-isu strategis yang menyangkut kesenjangan ekonomi dari berbagai sisi atau multi dimensi.

Berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dipaparkan oleh Narasumber yang hadir pada forum ini, seperti dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Widiatmo yang dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Kemiskinan yang terjadi di Indonesia inline dengan kesenjangan ekonomi, hal ini terjadi akibat dari kesenjangan pendapatan baik itu antar penduduk maupun antar wilayah. Oleh karena itu untuk mengikis kesenjangan pendapatan tersebut, antara lain peningkatan SDM yang berkualitas, peningkatan efektifitas kebijakan social securities seperti bantuan sosial maupun Program Keluarga Harapan , serta penyaluran dana desa untuk penanggulangan kemiskinan dan menggerakkan perekonomian  di wilayah pedesaan, karena berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Desa lebih besar dua kali lipat dibandingkan di Kota. Selain itu peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dan pembangunan yang lebih inklusif dengan memperhatikan inklusi sosial dan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada kesempatan selanjutnya Peneliti dari LIPI Heri Suprayoga menyampaikan bahwa segala bentuk kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan konflik sosial di masyarakatkan disebabkan oleh terkikisnya modal sosial yang ada di masyarakat, oleh karenanya pemerintah tidak bisa hanya menjadikan angka gini ratio sebagai referensi utama, karena dalam berbagai kasus konflik sosial di berbagai daerah, kesenjangan ekonomi yang terjadi tidak serta merta menimbulkan konflik sosial tetapi juga dipicu oleh hilangnya nilai-nilai di masyarakat yang menjadi modal sosial seperti gotong royong, solidaritas, saling percaya dan pemaburan antar kelompok masyarakat. 

Hal-hal tersebut selaras dengan berbagai kendala di lapangan yang disampaikan oleh peserta lintas Kementerian/Lembaga seperti rendahnya kualitas hidup, tidak linearnya program kesenjangan ekonomi di pusat dan daerah, kesenjangan infrastruktur distribusi barang hingga lemahnya database penduduk yang perlu mendapatkan bantuan sosial. Oleh karenanya diperlukan penekanan terhadap beberapa poin penting seperti pembangunan yang inklusif, modal sosial masyarakat, serta pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat miskin.

Comments are closed.

Close Search Window