Berita|

Dalam rangka memperkuat konsolidasi antara Pusat dan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat 13 November 2019. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi tersebut memberikan beberapa poin arahan kepada unsur pimpinan daerah, antara lain meminta kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan dan memberikan kepastian hukum terhadap masuknya investasi. Presiden juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh sampai membuat takut pihak-pihak yang justru ingin mengeluarkan kebijakan dan berinovasi demi kemajuan bangsa.

Ia juga menegaskan bahwa jangan ada kriminalisasi kepada kebijakan-kebijakan serta inovasi yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk kemajuan dan mendukung agenda strategis bangsa harus didukung dan tidak dicari-cari kesalahannya apabila memang tidak ada niatan melanggar hukum.

Meski demikian, dalam prosesnya, Presiden meminta penegak hukum untuk mengawal dan mengingatkan para pengambil keputusan sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Kepala Negara tak menginginkan bahwa kesalahan yang telah diketahui pada awal pelaksanaan kemudian didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan telah selesai. Menurutnya, banyak proses penegakan hukum yang terjadi dengan pola serupa itu. Presiden mengatakan bahwa pola pikir tersebut mesti segera dibenahi.

Presiden juga mengungkapkan, ia banyak menerima laporan mengenai oknum penegak hukum yang bermain-main dengan jabatannya dengan memeras birokrat yang berinovasi dan mengeluarkan kebijakan untuk kemajuan bangsa. Ia langsung memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan pihak terkait lainnya untuk langsung mencopot para penegak hukum dengan mental seperti itu.

Selain itu, Presiden meminta TNI dan Polri dan para penegak hukum untuk menjaga kewibawaan. Ia meminta agar kewibawaan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung agenda besar bangsa Indonesia.

Comments are closed.

Close Search Window